Kerangka Karangan

Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis, dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kerangka karangan dibuat untuk mempermudah penulisan agar tetap terarah dan tidak keluar dari topik atau tema yang dituju. Pembuatan kerangka karangan ini sangat penting, terutama bagi penulis pemula, agar tulisan tidak kaku dan penulis tidak bingung dalam melanjutkan tulisannya.

Manfaat Kerangka Karangan

1. Untuk menyusun karangan secara teratur.
2. Mempermudah pembahasan tulisan.
3. Menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal.
4. Menghindari penggarapan sebuah topik sampai dua kali atau lebih.
5. Memudahkan penulis mencari materi tambahan.
6. Menjamin penulis bersifat konseptual, menyeluruh, dan terarah.
7. Memudahkan penulis mencapai klimaks yang berbeda-beda.

Dengan adanya kerangka karangan, penulis bisa langsung menyusun tulisannya sesuai butir-butir bahasan yang ada dalam kerangka karangannya.

Kerangka karangan merupakan miniatur dari sebuah karangan. Dalam bentuk ini, karangan tersebut dapat diteliti, dianalisi, dan dipertimbangkan secara menyeluruh.

Syarat-syarat Kerangka Karangan yang Baik

1. Pengungkapan maksudnya harus jelas.
2. Tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan.
3. Pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis.
4. Harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten.

Macam-macam Susunan Kerangka Karangan

• Alamiah

Suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan nyata di alam. Oleh karena itu, susunan alamiah dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu :

1. Berdasar urutan ruang.

Topik yang diuraikan berkaitan erat dengan ruang / tempat : dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, urutan geografis.

Contoh

Topik : Banjir.

Tujuan : Untuk mengetahui lokasi banjir.

Tema : Beberapa lokasi banjir di dunia.

I. BANJIR YANG TERJADI DI LUAR INDONESIA

A. Banjir di Asia

1. Banjir di China.

2. Banjir di Taiwan.

B. Banjir di Eropa

1. Banjir di Belanda.

2. Banjir di Inggris.

II. BANJIR YANG TERJADI DI INDONESIA.

A. Banjir di Pulau Jawa

1. Banjir di DKI Jakarta.

2. Banjir di Pacitan.

B. Banjir di luar Pulau Jawa

1. Banjir di Papua Barat.

2. Banjir di Padang.

2. Urutan waktu.

Bahan-bahan ditulis berdasar tahap kejadian. Setipa peristiwa hanya menjadi penting dalam hubungannya dengan yang lain.

Contoh

Topik: masyarakat

Tujuan: untuk mengetahui perkembangan masyarakat

Tema: Perkembangan masyarakat  dari jaman ke jaman.

I. MASYARAKAT PEMBURU DAN PERAMU

A. Masyarakat Pemburu dan Peramu di Dunia

B. Masyarakat Pemburu dan Peramu di Indonesia

1. Di Irian

2. Di Kepulauan Mentawai

II. MASYARAKAT PETANI DAN PETERNAK

A. Masyarakat Petani  dan Peramu di Dunia

B. Masyarakat Petani dan Peternak di Indonesia

1. Masyarakat petani di Pulau Jawa

2. Masyarakat peternak di Nusa TenggaraTimur

III. MASYARAKAT INDUSTRI

A. Masyarakat Industri Modern

B. Masyarakat Industri Canggih

3. Urutan topik yang ada.

Bagian-bagian diterangkan tanpa memasalahkan mana yang penting. Misal, laporan keuangan : pemasukan dan pengeluaran, bagian-bagian dalam sebuah lembaga, dll.

Contoh

Topik: Hutan

Tujuan: Untuk mengetahui pemanfaatan hutan

Tema: Pemanfaatan hutan.

I. MANFAAT HUTAN SECARA ALAMIAH

A. Mencegah Erosi

B. Mengurangi Polusi

1. Polusi Udara

2. Polusi Suara

C. Sebagai Hutan Lindung

II. MANFAAT HUTAN SECARA EKONOMIS

A. Hutan Tanaman Industri

B. Hutan untuk Rekreasi

C. Hutan untuk Penelitian

Untuk pola berdasar urutan topik yang ada, penulis tidak perlu

memperhatikan  mana yang akan didahulukan.

• Logis

Merupakan unit-unit karangan berurutan sesuai pendekatan logika / pola pikir manusia. Untuk susunan logis, dibagi berdasarkan :

1. Klimaks-Anti klimaks.

Anggapan bahwa posisi tertentu dari sebuah rangkaian merupakan posisi yang paling penting. Terdiri dari dua :

1. Urutan klimaks = yang penting di akhir.

2. Urutan antiklimaks = yang penting di awal.

Model ini hanya efektif untuk menguraikan sesuatu yang berhubungan dengan hirarki misalnya urutan pemerintahan.

Contoh

Topik: Banjir

Tujuan: Untuk mengetahui akibat banjir

Tema: Banjir dan akibatnya

I. MUSIM PENGHUJAN MULAI

II.PENGGUNDULAN HUTAN

III. EROSI DI MANA-MANA

IV. PENDANGKALAN SUNGAI

V. MUSIBAH BANJIR

VI. PENDERITAAN MASYARAKAT

2. Umum-Khusus.

a. Umum  – khusus : Hal besar diperinci ke  hal- hal yang lebih kecil atau bagian-bagiannya.

Misalnya uraian tentang Indonesia, lalu  suku-suku dan kebudayaannya.

b. Khusus  – Umum : Sebaliknya.

Contoh

Topik: Pendidikan

Tujuan: Untuk mengetahui pendidikan di masyarakat

Tema: Pendidikan di masyarakat

I. PENDIDIKAN DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT SECARA UMUM

II. PENDIDIKAN DALAM MASYARAKAT PERKOTAAN

III. PENDIDIKAN DI MASYARAKAT T PEDESAAN

IV. PENDIDIKAN PADA GENERASI MUDA

3. Sebab-Akibat.

a. Sebab ke  akibat : masalah utama sebagai sebab, diikuti perincian akan akibat-akibat yang mungkin  terjadi.

Misal ; penulisan sejarah, berbagai  persoalan sosial : kerusakan hutan, perubahan  cuaca global.

b. Akibat ke  sebab : masalah tertentu sebagai akibat, diikuti perincian sebab-sebab yang  menimbulkannya.

Misal : Krisis multidimensi di  Indonesia.

Contoh

Topik:  Premanisme di Jakarta

I. PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TERSENDAT

II. INDUSTRI TUTUP KARENA BAHAN BAKAR LANGKA

III. LAPANGAN KERJA MENCIUT

IV. MENCARI UANG DENGAN CARA MUDAH

4. Proses.

Dimulai  dari penyajian masalah sampai penulisan kesimpulan  umum atau solusi. Contoh: Banjir di Jakarta,  penyebabnya dan alternatif penyelesaiannya.

Sistem Penomoran pada Kerangka Karangan

Ada dua cara :

1. Sistem Campuran Huruf dan Angka.

I  . Angka Romawi Besar untuk BAB

A. Huruf Romawi Besar untuk Sub Bab

1. Angka Arab besar

a. Huruf Romawi Kecil

i. Angka Romawi Kecil

(a) Huruf Romawi Kecil Berkurung

(1) Angka Arab Berkurung

Contoh

I. Pendahuluan

II. Tingkat Ekonomi dan Fertilitas di Indonesia

A. Bukti-Bukti dari Sensus 2000

B. Bukti-Bukti dari Survei Fertilitas-Mortalitas 1995

C. Studi Kasus di Lampung

1. Pengukuran Fertilitas

2. Penyebab Perbedaan fertilitas

a. Retaknya Perkawinan

b. Abstinensi Setelah Melahirkan

c. Perbedaan Fekunditas

III. Kesimpulan

2. Sistem Angka Arab (dengan digit).

1.

1.1

1.1.1

1.1.1.1

2.

2.1

2.1.1

dst.

Contoh

1. Pendahuluan

2. Tingkat Ekonomi dan Fertilitas di Indonesia

2.1. Bukti-Bukti dari Sensus 2000

2.2. Bukti-Bukti dari Survei Fertilitas-Mortalitas 1995

2.3. Studi Kasus di Lampung

2.3.1. Pengukuran Fertilitas

2.3.2. Penyebab Perbedaan fertilitas

2.3.2.1. Retaknya Perkawinan

2.3.2.2. Abstinensi Setelah Melahirkan

2.3.2.3. Perbedaan Fekunditas

3. Kesimpulan

Pendapatan Nasional

A. *Pendapatan Nasional*

1.1. *Pengertian Pendapatan Nasional*

              Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan bertujuan
menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Jika
keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dihitung, akan
diperoleh produk nasional atau pendapatan nasional. Istilah yang paling
sering dipakai untuk menerangkan konsep pendapatan nasional adalah
Produk Domestik Bruto (PDB). Jadi, pendapatan nasional adalah
keseluruhan pendapatan masyarakat yang diterima oleh perekonomian suatu
negara dalam jangka waktu satu tahun. Istilah pendapatan nasional yang
hingga sekarang dipakai adalah suatu istilah yang umum dan luas.

              Pendapatan nasional dapat didefinisikan dengan tiga cara, yaitu sebagai

berikut.

 1. Nilai seluruh produk (barang dan jasa) yang diproduksi dalam suatu
    negara selama satu periode tertentu.
 2. Jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.
 3. Jumlah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi
    dalam suatu negara selama satu periode tertentu.

1.2. *Konsep Pendapatan Nasional*

1.2.1. *Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)*

              Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan
oleh masyarakat dalam waktu satu tahun, termasuk barang dan jasa yang
dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri. Jika Anda ingin
menentukan besarnya PDB Indonesia, berarti harus menghitung jumlah
barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh warga negara, tetapi
tidak mengikutsertakan nilai barang dan jasa atau pendapatan yang
dihasilkan oleh warga negara Indonesia di luar negeri.

              PDB dikenal di tingkat nasional. Adapun di tingkat regional dikenal

istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat di satu wilayah

(region), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Seperti

halnya PDB, PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat

menggambarkan besarnya nilai tambah yang diperoleh dari berbagai

aktivitas perekonomian di suatu wilayah. Besar kecilnya PDRB suatu

provinsi, kabupaten atau kota sangat ditentukan oleh potensi sumber daya

alam dan sumber daya manusia yang mengelolanya. Oleh karena itu, tidak

heran, jika perolehan PDRB di tiap daerah akan bervariasi sesuai dengan

potensi yang dimiliki setiap daerah. PDRB Provinsi DKI Jakarta, tentunya

akan berbeda dengan PDRB Nanggroe Aceh Darussalam atau Papua. Begitu pun

PDRB Kota Bandung tentu akan berbeda dengan PDRB Kota Surabaya.

1.2.2. *Produk Nasional Bruto (Gross National Product)*

              Produk Nasional Bruto (PNB) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan
oleh setiap warga negara dalam jangka waktu satu tahun, termasuk nilai
barang dan jasa warga negara tersebut yang berada di luar negeri, tetapi
tidak termasuk nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara
asing di dalam negeri. Jadi, jika Anda ingin mengetahui PNB Indonesia,
berarti Anda harus menghitung jumlah barang dan jasa yang dihasilkan
oleh warga negara Indonesia (baik di Indonesia maupun di luar negeri),
tetapi tidak mengikut sertakan nilai barang dan jasa atau pendapatan
warga negara asing yang ada di Indonesia. Pendapatan faktor-faktor
produksi luar negeri yang ada dalam suatu perekonomian dinotasikan
sebagai FPLN, sedangkan faktor-faktor produksi di dalam negeri
dinotasikan sebagai FPDN. PNB dapat dirumuskan sebagai berikut.

PNB = PDB – (FPLN – FPDN)

              Selisih antara FPLN dan FPDN adalah pendapatan faktor produksi neto dari
luar negeri (net factor income from abroad, selanjutnya disingkat
FPNLN). Jadi,

PNB = PDB – FPNLN

              Pada umumnya, untuk negara berkembang nilai PDB lebih besar dari nilai
PNB. Hal ini disebabkan penanaman modal asing di negara tersebut lebih
besar dengan hasil produk warga negaranya di luar negeri. Oleh karena
itu, bagi negara berkembang umumnya PDB lebih banyak digunakan
dibandingkan PNB.

1.2.3. *Produk Nasional Neto (Net National Product)*

              Produk Nasional Neto (PNN) diperoleh dari Produk Nasional Bruto (PNB)
dikurangi dengan penyusutan barang modal (capital goods). Karena nilai
PNB merupakan nilai kotor, untuk mendapatkan nilai bersihnya harus
dikeluarkan depresiasinya. Hal ini disebabkan di dalam PNB, investasi
yang dipakai adalah investasi kotor, yaitu jumlah investasi yang
ditanam. Selain depresiasi tidak termasuk ke dalam transaksi ekonomi,
depresiasi atau penyusutan barang modal juga sudah disyaratkan dalam
sistem akuntansi. Jadi,

PNN = PNB – Depresiasi

1.2.4. *Pendapatan Nasional Neto (Net National Income)*

              Pendapatan Nasional Neto adalah pendapatan seluruh warga negara sebagai
balas jasa semua faktor produksi yang digunakan. Untuk mendapatkan
pendapatan nasional, harus mengurangi Produk Nasional Neto (PNN) dengan
pajak tidak langsung dan menambahkan dengan subsidi. Pajak tidak
langsung harus dikurangkan karena bukan merupakan balas jasa faktor
produksi. Adapun subsidi harus ditambahkan karena merupakan balas jasa
faktor produksi.

              Pendapatan Nasional Neto disebut juga sebagai Pendapatan Nasional (PN).
Jadi,

PN = PNN – Pajak tidak langsung + Subsidi

1.2.5. *Pendapatan Personal (Personal Income)*

              Pendapatan Personal/ (PP) adalah bagian pendapatan nasional yang
merupakan hak-hak individu dalam perekonomian, sebagai balas jasa
keikutsertaannya dalam proses produksi. Ternyata tidak seluruh
pendapatan nasional diterima oleh rumah tangga. Untuk memperoleh
pendapatan personal, laba perusahaan yang tidak dibagikan atau laba
ditahan (LDT) harus dikurangkan, sebab laba ditahan merupakan hak
perusahaan. Selain itu, Pembayaran Asuransi Sosial (PAS) juga harus
dikurangkan.

              Kedua pengurangan tersebut belum mencerminkan pendapatan personal yang
sebenarnya, karena pendapatan personal bukan merupakan pendapatan
pribadi masing-masing, melainkan kumpulan dari masyarakat. Dalam
pendapatan personal juga harus ditambahkanPendapatan Bunga yang diterima
oleh Pemerintah dan Konsumen (PBPK) dan Pendapatan Non-Balas Jasa
(PNBJ), seperti transfer uang kepada seseorang. Jadi,

PP = PN – LDT – PAS + PBPK + PNBJ

1.2.6. *Pendapatan Disposabel (Disposable Income)*

              Pendapatan Disposabel adalah pendapatan yang secara riil berada di
tangan konsumen dan siap untuk dibelanjakan atau ditabung. Besarnya
pendapatan disposabel adalah pendapatan personal dikurangi dengan pajak
langsung atau pajak penghasilan perorangan.

              Semua jenis pajak, iuran asuransi, dan laba ditahan merupakan
pengurangan terhadap turunan perhitungan pendapatan nasional.
Pengurangan tersebut karena semua jenis pajak, iuran, dan laba ditahan
merupakan jenis pengeluaran pendapatan (semua rumah tangga) untuk
konsumsi yang tidak langsung digunakan sama sekali oleh orang atau pihak
yang mengeluarkan pendapatan.

1.3. *Metode Perhitungan Pendapatan Nasional*

              Ada tiga metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengukur pendapatan
nasional, antara lain pendekatan produksi (production approach),
pendekatan pendapatan (income approach), dan pendekatan pengeluaran
(expenditure approach).

1.3.1. *Pendekatan Produksi (Production Approach)*

              Kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai tambah
(value added). Oleh karena itu, dalam perhitungan pendekatan produksi,
hanya mencakup perhitungan nilai tambah di setiap lahan produksi. Jadi,
perhitungan bukan menggunakan produksi bahan mentah, setengah jadi, dan
barang baku yang berasal dari luar negeri. Dengan pendekatan produksi,
pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah (value
added) dari semua sektor produksi selama satu periode tertentu (biasanya
dalam satu tahun).

              Nilai tambah yang dimaksud adalah selisih antara nilai produksi (nilai
output) dan nilai biaya antara (nilai input), yang terdiri atas bahan
baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.

              Berdasarkan ISIC (International Standard Industrial Classification)
perekonomian Indonesia dibagi ke dalam sebelas sektor. Sektor-sektor
tersebut kemudian disederhanakan lagi menjadi sembilan sektor, yaitu:

 1. pertanian, peternakan, kehutananan, dan perikanan;
 2. pertambangan dan penggalian;
 3. industri manufaktur;
 4. listrik, gas, dan air bersih;
 5. bangunan;
 6. perdagangan, hotel dan restoran;
 7. pengangkutan dan komunikasi;
 8. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;
 9. jasa-jasa.

              Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Y = (Q_1 × P_1 ) + (Q_2 × P_2 ) + (Q_3 × P_3 ) + ... + (Q_n × P_n )

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional
Q_1 , Q_2 , Q_3 , dan Q_n  = jumlah jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n
P_1 , P_2 , P_3 , dan P_n  = harga jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n

Contoh :

              Seandainya seorang pengusaha pakaian akan memulai usahanya, langkah
pertama yang dilakukan adalah membeli kapas dari para petani dengan
harga Rp300,00. Pengusaha pabrik akan mengolah kapas menjadi benang
dengan biaya Rp400,00. Para pedagang akan menjual benang kepada pabrik
tekstil untuk diolah menjadi kain dengan biaya Rp600,00. Kain tersebut
masuk ke pabrik garmen untuk diproduksi menjadi pakaian jadi dengan
biaya sebesar Rp800,00. Seterusnya, pakaian jadi tersebut dijual kepada
pedagang di pasar dengan harga Rp1.000,00. Ilustrasi di atas terlihat
dalam Tabel 1.

              Untuk menghindari perhitungan ganda (double-counting), nilai PDB
dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah setiap sektor (bukan pada
nilai outputnya). Hasil perhitungan pendapatan nasional (PDB) dengan
metode produksi, terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. PDB Indonesia berdasar kan Harga Berlaku Tahun 2003

              Data Tabel 2, menunjukan bahwa perekonomian Indonesia terbagi ke dalam
sembilan sektor, yang sebenarnya terbagi lagi ke dalam beberapa
subsektor. Angka-angka dalam Tabel 2. menunjukkan besarnya nilai tambah
setiap sektor ekonomi di Indonesia.

1.3.2. *Pendekatan Pendapatan (Income Approach)*

              Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional
adalah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, nilai
pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan tingkat balas jasa
bruto (belum dikurangi pajak) dari faktor produksi yang dipakai.
Perhitungan dengan pendekatan pendapatan akan memberikan hasil yang
lebih realistis. Namun, dalam kenyataannya tidak terealisasi karena
sulitnya menentukan pandapatan masyarakat yang sebenarnya.

              Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan
menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat (pemilik faktor
produksi) sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi
yaitu sebagai berikut.

 1. Upah/gaji (w) = balas jasa pemilik tenaga kerja
 2. Bunga (i) = balas jasa pemilik modal
 3. Sewa (r) = balas jasa pemilik anah
 4. Keuntungan (p) = laba pengusaha.

              Total balas jasa atas seluruh faktor produksi tersebut disebut
pendapatan nasional (PN).

Jadi secara matematis, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan
nasional dirumuskan sebagai berikut:

PN = w + i + r + p

Hasil perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan,
terlihat dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pendapatan Nasional Indonesia pada 1994 (dalam miliar dolar AS)

1.3.3. *Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)*

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, nilai pendapatan nasional dihitung
dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi (konsumen, produsen, dan pemerintah) dalam suatu negara. Dapat dituliskan sebagai berikut.

 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C).
 2. Pengeluaran konsumsi pemerintah (G).
 3. Investasi domestik bruto (I).
 4. Ekspor neto atau nilai ekspor dikurangi impor (X–M).

Secara matematis dituliskan sebagai berikut.

PN = C + G + I + (X–M)

              Data _pendapatan nasional_ Indonesia berdasarkan pendekatan pengeluaran
dapat dilihat dalam Tabel 4. berikut.

Tabel 4. Perkembangan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran tahun 1999-2002 (dalam triliun rupiah)

Data perhitungan pendapatan nasional (PDB) Indonesia dengan menggunakan metode pendekatan pengeluaran, terlihat dalam Tabel 5.

Tabel 5. PDB, PNB dan Pendapatan Nasional Indonesia Tahun 2001 dan 2002 Menurut Harga Konstan 1993 (triliun rupiah)

              Dengan menggunakan metode pendekatan produksi, pendekatan pendapatan,
dan pendekatan pengeluaran, nilai pendapatan nasional (PDB) dapat
ditentukan berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. PDB yang
dihitung dengan menggunakan harga berlaku disebut PDB nominal. Nilai PDB
dengan harga berlaku dapat memberi hasil yang kurang tepat karena adanya
pengaruh kenaikan harga-harga (inflasi). Jika nilai PDB dihitung
berdasarkan harga konstan disebut PDB riil atau PDB aktual. Untuk
memperoleh PDB harga konstan harus ditentukan tahun dasar terlebih
dahulu, yaitu tahun ketika perekonomian berada dalam kondisi baik
sehingga harga-harga tetap stabil atau konstan. Nilai PDB yang dihitung
berdasarkan harga konstan akan memberikan hasil yang lebih akurat
sehingga lebih banyak dipakai dalam analisis ekonomi. Selain kedua jenis
PDB, ukuran pendapatan nasional lainnya adalah PDB potensial, yaitu
nilai produksi maksimum yang dapat dicapai oleh suatu perekonomian di
dalam negeri tanpa menaikkan tingkat harga.

B. *Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional*

2.1. *Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional*

Manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut.

a. *Mengetahui dan Menganalisis Struktur Perekonomian Negara*

              Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui apakah suatu negara
termasuk kategori negara industri atau negara agraris. Selanjutnya,
hasil dari perhitungan pendapatan nasional dapat digunakan untuk
menentukan ke mana perekonomian bergerak, berapa laju kecepatan
geraknya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu
sasaran.

b. *Membandingkan Perekonomian Antardaerah atau Antarnegara*

              Perhitungan pendapatan nasional dapat juga digunakan untuk membandingkan
perekonomian suatu daerah dengan daerah lain (baik antarprovinsi di
dalam suatu negara maupun antarnegara).

c. *Membandingkan Perekonomian dari Setiap Periode*

Dengan membandingkan pendapatan nasional setiap waktu dari tahun ke
tahun, dapat memberi keterangan apakah ada peningkatan atau penurunan
dalam perekonomian, apakah ada perubahan struktur atau tidak, dan
dihubungkan dengan jumlah penduduk apakah terdapat kenaikan atau
penurunan dalam pendapatan per kapita.

d. *Merumuskan Kebijakan Pemerintah*

              Perhitungan pendapatan nasional berguna untuk membantu dalam merumuskan
kebijakan pemerintah. Seandainya pertumbuhan ekonomi sebesar 5%,
perhitungan pendapatan nasional inilah yang akan dijadikan sebagai salah
satu acuannya. Dari satu periode ke periode lainnya, tingkat harga
berbagai barang dan jasa akan selalu mengalami perubahan. Perubahan
tersebut biasanya berupa kenaikan harga-harga atau dalam istilah ekonomi
dikenal dengan nama inflasi. Untuk dapat menentukan perubahan harga
ratarata pada suatu periode tertentu diguna kan indeks harga.

2.2. *Pendapatan per Kapita (Income per Capita)*

              Konsep pendapatan yang berhubungan dengan pendapatan nasional adalah
pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata
pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh
dengan membagi jumlah pendapatan nasional (biasanya dalam PDB) dengan
jumlah penduduk di negara tersebut. Semakin tinggi angka PDB per kapita,
kemakmuran rakyat dianggap makin tinggi. Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) menggunakan angka PDB per kapita untuk menyusun kategori tingkat
kemakmuran suatu negara. Berdasarkan standar tahun 1992, sebuah negara
dikatakan miskin, jika PDB per kapitanya lebih kecil dari US$450.
Berdasarkan standar tersebut, sebagian besar negara-negara di dunia
adalah negara miskin. Suatu negara dikatakan makmur, jika PDB per
kapitanya lebih besar dari US$8.000.

              Dengan menggunakan standar tersebut, hanya sebagian kecil negara di
dunia yang dianggap kaya/makmur. Negara-negara tersebut umumnya terdapat
di Eropa Barat dan Amerika Utara. Bank Dunia (World Bank) pada tahun
2001 telah mengelompokkan negara-negara di seluruh dunia menjadi lima

kelompok berdasarkan pendapatan per kapitanya, yaitu:

 1. Kelompok negara berpendapatan rendah (low-income economies), yaitu
    negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita US$520 atau kurang.
 2. Kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lowermiddle income
    economies), yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita
    sekitar US$1.740.
 3. Kelompok negara berpendapatan menengah (middle-income economies),
    yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar US$
    2.990.
 4. Kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income
    economies), yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita
    sekitar US$ 4.870.
 5. Kelompok negara berpendapatan tinggi (high-income economies), yaitu
    negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar US$ 25.480.

              Indonesia pernah termasuk salah satu negara berpendapatan menengah ke
bawah (lower middle income). Hal tersebut didasarkan atas laporan
Bappenas yang menunjukkan bahwa pada 1995, PNB per kapita Indonesia
mencapai US$1.023. Kemudian meningkat menjadi US$1.055 dan US$1.088 pada
1996 dan 1997. Namun, berdasarkan laporan Bank Dunia, pada 2005
Indonesia memiliki PNB per kapita sebesar US$3.700 yang menempatkan
Indonesia sebagai salah satu negara berpendapatan rendah berdasarkan
kriteria Bank Dunia tersebut.

C. *Perbandingan Pendapatan Nasional dengan Negara Lain*

              Adanya kenaikan dalam pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita
biasanya dipakai sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu
negara. Baik PDB maupun pendapatan per kapita sebenarnya bukan merupakan
ukuran yang ideal. Michael P. Todaro, seorang profesor ekonomi dari
Universitas New York menyatakan bahwa pendapatan nasional maupun
pendapatan per kapita merupakan indeks kesejahteraan dan pembangunan
yang bias. Pendapatan per kapita misalnya, hanya merupakan konsep
rata-rata, karena sama sekali tidak memberi indikasi bagaimana
pendapatan nasional sebuah negara dibagikan kepada masyarakat secara
keseluruhan. Dengan kata lain, baik pendapatan nasional maupun
pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh apapun terhadap tingkat
kesejahteraan masyarakat.

              Walaupun demikian, kenaikan dalam pendapatan nasional maupun pendapatan
per kapita tetap merupakan unsur penting dalam setiap program
pembangunan dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat. Kenaikan
pendapatan per kapita dan tingginya kesejahteraan rakyat bukan merupakan
tujuan pembangunan yang harus dipisahkan, karena keduanya bisa
diwujudkan secara bersama-sama. Strategi pembangunan yang memadukan
antara pertumbuhan dan pemerataan dalam distribusi pendapatan (redistribution with growth) pernah direkomendasikan oleh Bank Dunia pada era 1970-an terhadap negara-negara sedang berkembang.

              Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi (antara 7%-8% per tahun)
dan rata-rata pendapatan per kapita yang meningkat setiap tahun.
Indonesia pada masa Orde Baru pernah diprediksikan sebagai salah satu
calon negara industri baru. Akan tetapi, akibat krisis ekonomi sejak
pertengahan tahun 1997 kondisi perekonomian Indonesia terus memburuk dan
mengalami kemunduran.

              Sebagai perbandingan, Tabel 6. dan Tabel 7. menjelaskan perkembangan
pendapatan nasional dan pendapatan per kapita Indonesia dan beberapa
negara di kawasan Asia lainnya, sebelum dan pada masa krisis ekonomi.

Tabel 6. PDB Indonesia dan Beberapa Negara Asia

 Tabel 7. Pendapatan per Kapita Indonesia dan Beberapa Negara di Asia

http://perpustakaancyber.blogspot.com/2013/05/rumus-perhitungan-pendapatan-nasional.html

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Perekonomian Indonesia di Zaman Raja-Raja

Ciri yang menunjukan kejayaan perekonomian Indonesia adalah munculnya imperium kerajaan. Letak Indonesia yang strategis juga menjadi faktor utama terlaksananya perekonomian Indonesia. Letak Indonesia yang dihimpit oleh dua benua,  Asia dan Eropa, dan dua samudra, Pasifik dan Hindia menjadi keberuntungan karena posisi tersebut menjadi tempat pelayaran niaga antarbenua. Perdagangan dari peradaban-peradaban besar seperti Cina, Romawi, dan Mesir membangkirkan semangat para penduduk pribumi untuk berdagang.  Pada saat itu, mulai diperkenalkannya uang berupa koin dan emas untuk menunjang perekonomian. Perekonomian Indonesia semakin melesat setekah ditemukannya komoditi yang memiliki nilai besar seperti rempah-rempah.

Perekonomian Indonesia di Zaman Kolonial

Sebelum Indonesia merdeka ada 4 negara yang menjajah, diantaranya yaiutu Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang. Dari negara-negara yang pernah menjajah Indonesia, Belanda yang sangat banyak menanamkan sistem perekonomian di Indonesia. Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC. Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi. Walaupun diberi hak itu, bukan berarti VOC mempunyai hak seutuhnya terhadap perekonomian Hindia Belanda. Untuk menjamin hak atas monopoli yang telah ditetapkan, VOC telah menguasai kota dagang dan jalur pelayaran. VOC juga menetapkan peraturan-peraturan seperti Verplichte leverentie (kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC) dan Contigenten (pajak hasil bumi) untuk mendukung monopoli tersebut. Namun ,  pada tahun VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada definisit kas VOC. Karena kegagalan tersebut VOC akhirnya diambil alih oleh Bataafsche Republiek. Tetapi, Bataafsche tidak dapat bertahan lama karena dihadapkan oleh kekaucaun dalam keuangannya. Pada akhirnya, Inggris mengambil alih pemerintahan Hindia-Belanda.

Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah 2abad diterapkan oleh Belanda, dengan menetapkan Landrent(pajak tanah). Dengan sistem tersebut maka masyarakat pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.

Pada tahu 1836 atas inisiatif Van Den Bosch sistem tanam paksa diberlakukan. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Padahal sistem tersebut sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia karena sangat menguras tenaga dan keringat mereka. Sistem ini diwajibkan bagi masyarakat menanam tanaman dan menjual hasilnya ke pemerintah dan dibayar sesuai harga yang ditetapkan pemerintah itu. Namun, dari sisi negatif tersebut terdapat pula sisi positifnya yaitu masyarakat Indonesia bisa mengenal tata cara menanam tanaman.

Pada tahun 1942 sampai dengan 1945 Jepang yang menduduki Indonesia. Terjadi perombakan secara besar-besaran dalam struktur ekonomi pada masa pemerintahan Jepang. Pada masa kedudukan Jepang  terjadilah bencana kekurangan pangan dan merosot tajamnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu ekspor dan impor macet, sehingga selain kelangkaan panjang juga terjadi kelangkaan tekstil. Karena tekstil yang didapat adalah dari impor negara lain ke indonesia. Padahal awalnya Jepang merupakan harapan baru buat perekonomian Indonesai, namun nyatanya kemiskinan dan kebodohan tetap merajalela.

Perekonomian Indonesia di Zaman Sebelum Kemerdekaan

A.        MASA PASCA KEMERDEKAAN NDONESIA (1945-1950)

            Kondisi perekonomian Indonesia pada masa ini sangatlah buruk, hal itu disebabkan karena :

1.      Inflasi

            Inflasi ini dikarenakan adanya mata uang lebih dari satu yang beredar di masyarakat yang tidak terkendali. Pada saat itu, pemerintah menyatakan bahwa di Indonesia berlaku 3 mata uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belada, dan mata uang pendudukan Jepang. Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan yang kertas baru, yaitu ORI ( Oeng Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. padahal berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi kenikan tingkat harga.

2.      Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

3.      Kas Negara kosong

4.      Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan

B.        MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1957)

            Pada masa ini sistem ekonomi menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. hal itu mengakibatkan memburuknya sistem perekonomian Indonesia karena pengusaha dari pribumi kalah saing dengan pengusaha dari nonpribumi. Padahal pada saat itu Indonesia masih baru merdeka.

      Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi. Antara lain :

a)      Gunting Syariffudin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950.

b)      Program Benteng (kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswasrawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan asing

c)      Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

d)     Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I)  yaitu penggalangan kerjasama antara penusaha cina dan pengusaha pribumi.

e)      Pembatalan sepihak atas hasil-asil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

C.        MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1967)

            Pada masa ini Indonesia menjalan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme dimana yang mengendalikan sistem ekonomi adalah peran pemerintah sepenuhnya secara dominan. Pada sistem ekonomi tersebut pemerintah yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada keadaan ekonomi. Pemerintah juga mengambil beberapa keputusan namun keputusan tersebut belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Keputusan-keputusan yang diambil pemerintah, antara lain :

1.      Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

2.      Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

3.      Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.

Keputusan-keputusan yang diambil pemerintah juga belum dapat memperbaiki keadaan ekonomi di Indonesia. Seperti Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965, keputusan yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka inflasi malah berujung pada meningkatnya angka inflasi. Kegagalan-kegagalan dalam tindakan moneter tersebut diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pemilihan sistem demokrasi terpimpin ini bisa diartikan bahwa Indonsia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam poltik, ekonomi, maupun bidang-bidang lainnya.

D.       MASA ORDE BARU

Masa orde baru merupakan sebutan masa pemerintahan presidan Soeharto. Pada awal orde baru, stabilitsi ekonomi dan stabilitasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dn pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada tahun 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650% per tahun. Pemerintah pada masa orde baru berusaha menurunkan inflasi dan menstabilkan harga.

            Pada masa orde baru ini, pemerintah memilih sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Sistem ekonomi campuran merupakan  paktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Sistem campuran ini pemerintah dan swasta saling bekerja dan berinteraksi dalam menyelesaikan masalah. Pemerintah turut serta dalam kegiatan transaksi ekonomi. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori keynesian. Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan. Kesempatan kerja, kesemptan berusaha, pertisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan.

            Seiring dengan berkembangnya perekonomian Indonesia terjadi juga praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, pembangunan di Indonesia hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik dan sosial yang adil. Selain itu, Indonesia juga mengalami krisis yang merupakan akibat dari ekonomi global. Harga-harga naik, nilai rupiah melemah sangat serta timbulnya kekacuan disegala bidang.

E.        ORDE REFORMASI

Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum memberikan perubahan yang cukup baik dalam bidang ekonomi. Kebjakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkam negara dari keterpurukan sedangkan banyak persoalan yang harus dihadapi dari masa orde baru yaitu masalah KKN, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Dikarenakan presiden terlibat skandal yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat akhirnya kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecah adalah pemulihan ekonomi dan penegakkan hokum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

1.      Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemun Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

2.      Kebjakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan Negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perushaaan Negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban Negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4.1%. Namun, kenijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Pada masa ini juga didirikannya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam pelaksanaannya KPK belum dalam memberikan bukti yang konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal korupsi sangat menganggu jalannya pembangunan nasional dan banyak para investor yang ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena permasalahan ini.

 Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Hingga Saat Ini

            Pada masa kepemimpinan SBY, beliau telah membuat kebijakan yang kontroversi yaitu dengan naiknya harga BBM, hal ini dikarenakan naiknya harga minyak dunia. Kenaikan BBM tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Negara. Kebiajakan untuk menaikan harga BBM dilakukan untuk menyelamatkan pendapat nasional Indonesia. Kebijakan tersebut diikut sertakan dengan keluarnya kebijakan pemerintah dengan memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, BLT tersebut tidak berjalan dengan lancer karena tidak sampai ke tangan yang berhak dan menimbulkan permasalahan social. 

Dikit demi sedikit presiden juga mulai memberantas korupsi, karena korupsi itu merugikan Negara dan juga mengambil hak rakyat. Hal tersebut sangat mendapat respon positif dari masyarakat. Dalam penanganan masalah korupsi ini presiden tidak memancang bulu siapa pun yang berbuat korupsi dan apapun jabatannya yang melakukan tindak korupsi akan diadili sesuai undang-undang yang berlaku.

Perekonomian Indonesia saat ini bisa dibilang menganut sistem liberalis/kapitalis. Hal ini dapat dilihat karena pemerintah membebaskan rakyatnya untuk beraktivitas, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Namun, pada akhirnya kaum pemodallah yang memegang kekuasaan penting dalam kegiatan ekonomi ini, sehingga yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin menjadi lebih miskin. Sistem perekonomian ini dirasakan belum mampu membuat masyarakat sejahtera.

Dengan adanya masalah-masalah dalam perekonomian Indonesia diharapkan pemerintah dapat lebih peka untuk mengatasi masalah ini agar masyarakat semuany dapat hidup sejahtera. Selain itu, masalah KKN yang semakin maraknya terjadi yang dapat menghancurkan negara ini bisa dapat diatasi dengan baik. Seperti halnya mereka yang memakai uang negara, seharusnya uang tersebut bisa saja digunakan untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang  tidak mampu, karena dengan seperti itu pemerataan kesejahteraan rakyat bisa saja terjadi.

Paradigma Perekonomian Indonesia

Pembangunan perekonomian Indonesia sesuai dengan Pancasila, berpijar pada nilai moral yang ada di dalam pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus didasari pada moralitas ketuhanan (sila I Pancasila ) dan kemanusiaan (sila II Pancasila). Sistem ekonomi yang mendasar pada moralitas dan humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang berparadigma pada pancasila akan menghasilkan perekonomian yang maju karena menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan.

Sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pengembanga ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada pancasila merupakan sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Pembangunan ekonomi diharapkan mampu menghindari dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk-bentuk lainnya yang berakibatkan orang lain menderita. Pengembangan sistem ekonomi tidak dapat lepas dari nilai-nilai moral manusia.

Pembangunan Ekonomi Menurut Rostow

Menurut Rostow pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan proses yang multidimensional. Pembangunan bukan berarti hanya perubahan struktur ekonomi suatu Negara tetapi juga ditujukan oleh peranan sektor pertanian dan sektor industri.

Proses pembangunan ekonomi menurut W.W. Rostow dibedakan menjadi 5 yaitu :

1.      Masyarakat Tradisional

Sistem ekonomi yang didominasi masyarakat tradisional adalah pertanian. Produktivitas. kerja manusia lebih rendah bila dibandingkan tahapan pertumbuhan berikutnya. Masyarakat ini dicirikan struktur hirarkis sehingga mobilitas sosial dan vertikal rendah. Masyarakat tradisional belum menguasai ilmu pengetahuna secara mendalam harena mereka pada saai itu masih mempercayai kekuatan diluar manusia atau makhluk gaib. Masyarakat tradisional cenderung bersifat statis karena susah untuk menerima hal-hal yang baru, selain itu produksi yang dihasilkan cenderung dikonsumsi untuk mereka sendiri. Biasanya orang tua dan anaknya memiliki pekerjaan yang sama dan sederajat, tidak ada kemajuan.

Ciri-ciri masyarakat tradisional :

1.      Fungsi produksi terbatas, cara produksi masih primitif dan tingkat produktivitas msyarakat rendah

2.      Struktur sosial bersifat hirarkis, yaitu kedudukan masyarakat tidak berbeda dengan nenek moyang mereka.

3.      Kegiatan politik dan pemerintahan di daerah-daerah berada di tanga tuan tanah.

2.      Pra-Kondisi Tinggal Landas

Tahapan ini didefinisikan sebagai suatu masa transisi dimana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Menurut Rostow, pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis. Selama tahap ini investasi menjadi lebih tinggi dan hal itu memulai sebuah pembangunan yang dinamis. Sebuah prasyarat untuk pra-kondisi tinggal landas adalah revolusi industri yangf berlangsung dalam satu abad terakhir.

            Pembangunan ekonomi menurut Rostow adalah suatu proses yang menyebabkan perubahan karakterisktik pentign suatu masyarakat, misalknya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Suatu masyarakat yang sudah mencapai proses pertumbuhan yang demikian sifatnya, dimana pertumbuhan ekonomi sudah sering terjadi, boleh dianggap sudah berada pada tahap pra kondisi tinggal landas.

Kemajuan di sektor pertanian, pertambangan, dan prasarana harus terjadi bersama-sama dengan proses peningkatan investasi. Pembangunan ekonomi hanya dimungkinkan oleh adanya kenaikan produktivitas di sektor pertanian dan perkembangan di sektor pertambangan. Kemajuan di sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam masa peralihan sebelum mencapai tahap tinggal landas. Peranan sektor pertaian antara lian, kemajuan pertanian menjamin penyediaan bahan makanan bagi penduduk di pedesaan maupun diperkotaan. Hal ini menjamin penduduk agar tidak kelaparan dan menghemat pengeluaran devisa agar tidak mengimpor beras. Kenaikan produktivitas di sektor pertanian akan memperluas pasar industri barang-barang konsumsi, serta meningkatkan pendapatan agar para pekerja dapat memiliki tabungan.

3.      Tinggal Landas

Tahapan ini dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Karakterisktik utama dari pertumbuhan ekonomi ini adalah pertumbuhan dari dalam yang berkelanjutan yang tidak membutuhkan dorongan dari luar. Pada tahap ini telah tersingkirkan hambatan-hambatan yang menghalangi pertumbuhan ekonomi, serta tabungan dan investasi yang efektif meningkat 5% menjadi 10% dari pendapatan nasional. Industri-industri mulai berkembang dengan sangat pesat keuntungannya sebagai besar ditanamkan di industri baru.

Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan peonduduk, sehinggal tingkat p0endapatan perkapita semakin besar.

Rostow mengemukakan 3 ciri negara yang sudah mencapai tahap tinggal landas untuk mengetahui apakah negara tersebut sudah mencapai masa tinggal landas atau belum :

1.      Berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari Produk Nasional Netto atau NNP.

2.      Berlakunya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju perkembangan yang tinggi.

3.      Adanya atau segera terciptanya suatu ramgka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang bisa menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi.

4.      Menuju kedewasaan

Tahap menuju kedewasaan ini terjadi setelah negara tersebut lepas dari masa tinggal landas. Pada tahap ini mulai bermunculan teknologi-teknologi baru di sektor industri. Hal ini menunjukan bahwa keadaan ekonomi semakin maju dan perkembangan ekonomi berjalan dengan baik. Biasanya tahapan ini terjadi sekitar 60 tahun setelah meninggalkan masa tinggal landas.

5.      Era Konsumsi Tinggi

Tahapan ini merupaka tahap terakhir dari Lima tahap model perkembangan ekonomi menurut Rostow. Pada tahap ini sebagian masyarakat hidup secara makmur. Perhatian masyarakat tertuju pada konsumsi dan kesejahteraannya bukan  masalah produksi. Selain itu, investasi untuk meningkatkan produksi sudah tidak lagi menjadi tujuan utama.

REPELITA

Repelita I (1969-1974)

Repelita I bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Pemerintah telah menyusun program-program untuk merealisasikan repelita I tersebut, yaitu :

1.      Memberikan bibit unggul kepada petani dan melakukan percobaan untuk menghasilkan bibit unggul yang tahan hama.

2.      Memperbaiki infrastruktur yang digunakan oleh sektor pertanian.

3.      Melakukan transmigrasi agar lahan yang berada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua dapat diolah agar menjadi lahan yang menghasilkan bagi perekonomian.

Repelita I ini menekankan pada bidang pertanian karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan yang bermata pencarian dibidang pertanian, selain itu Indonesia juga termasuk negara Agraris. Hal ini berarti sumber pendapatan terbesar yaitu berasal dari sektor pertanian. Dengan penekanan pada sektor pertanian juga memajukan pendapatan masyarkat pedesaan.

Repelita II (1974-1979)

Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun. Prioritas utamanya adalah sector pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. 

Repelita III (1979-1984)

Pertumbuhan ekonomi yang dialami pada saat repelita II sangat tinggi namun itu lebih rendah dari yang ditargertkan sebesar 7,5%t. Namun, sangat dirasakan kurang adanya keseimbangan pengembangan perekonomian antara kota dan desa serta ke. Pada masa repelita ini diharapkan pembangunan perekonomian dapat merata. Dalam merealisasiakan tujuan tersebut dibuat kebijakan delapan jalur pemerataan yang intinya adalah :

1.      Pemerataan kebutuhan pokok rakyat, terutama pangan, sandang dan papan.

2.      Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan.

3.      Pemerataan pembagian pendapatan.

4.      Pemerataan perluasan kesempatan kerja

5.      Pemerataan usaha

6.      Pemerataan kesempatan berpartisispasi

7.      Pemerataan pembangunan antar daerah

8.      Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pertumbuhan perekonomian pada tahun ini dihambat oleh resesi dunia yang belum juga berakhir. Pada tahun tahun akhir repelita III neraca pembayaran Indonesia semakin buruk hal itu dikarenakan harga minya yang semakin menurun. Pada akhir tahun repelita III nilai dolar menguat, nilai suku bunga riil AS menguat yang mengakibatkan semakin besar beban hutan negara-negara berkembang.

Repelita IV (1984-1989)

Pada repelita IV ini lebih untuk peningkatan usaha-usaha untuk mensejahterakan kerja , memperluas lapangan kerja, mertioratakan pendapatan.Prioritas pada repelita ini bertujuan untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri. Pada tahun 1984 Indonesia tidak lagi mengimpor beras, sehingga devisa yang sebelumnya digunakan untuk mengimpor beras dapat digunakan untuk pembangunan.

Repelita V (1989-1994)

Repelita ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahterakan taraf hidup rakyat, kecerdasan dan kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil. Selain itu, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pemangunan berikutnya. Prioritas repelita ini yaitu menitikberatkan pada bidang ekonomi pada sektor pertanian dan industri.